SEJARAH PEREKONOMIAN INDONESIA
#Pemerintahan Orde Lama
l
Perekonomian
tidak langsung berjalan dengan baik
l
Inflasi
yang sangat tinggi melanda Indonesia.
l
Ada
tiga mata uang yang berlaku saat itu, yaitu mata uang De Javasche Bank, mata
uang pemerintah Hindia Belanda, dan mata uang pendudukan Jepang.
l
Pada bulan Oktober 1946, pemerintah RI juga
mengeluarkan uang kertas baru, yaitu ORI (Oeang Republik Indonesia) sebagai
pengganti uang Jepang. Selain itu kas negara kosong sebagai akibat dari
eksploitasi para penjajah.
#Periode demokrasSelama dekade 1950an,
pertumbuhan ekonomi rata-rata 7%.
l Banyak partai politik yang bermunculan.
l Perekonomian sebagian besar bergerak di
bidang pertambangan, pertanian, distribusi, bank, dan transportasi yang padat
modal dan dikuasai oleh asing.
l Perekonomian lebih berorientasi pada
ekspor karena akan memberikan kontribusi yang lebih besar terhadap PDB (Produk
Domestik Bruto). i parlementer/liberal (1950 – 1959)
#Periode demokrasi terpimpin (1959 – 1965)
l Sistem demokrasi terpimpin bisa diartikan
bahwa Indonesia berkiblat ke Timur (sosialis) baik dalam politik, eonomi,
maupun bidang-bidang lain. Hal ini sesuai dengan adanya dekrit presiden 5 Juli
1959
l Tetapi keadaan ekonomi Indonesia masih
mengalami keterpurukan hal ini dapat dilihat dari :
l Devaluasi yang diumumkan pada 25 Agustus
1959 menurunkan nilai uang sebagai berikut :Uang kertas pecahan Rp 500 menjadi
Rp 50, uang kertas pecahan Rp 1000 menjadi Rp 100, dan semua simpanan di bank
yang melebihi 25.000 dibekukan.
# Perekonomian Indonesia pun membaik,
Indonesia berhasil menjadi negara swasembada beras, angka kemiskinan menurun,
adanya peningkatan pendidikan, penurunan angka kematian bayi, menekan jumlah
pertumbuhan penduduk, dan industrialisasi yang meningkat pesat. Pemerintah juga
menjalin hubungan dengan Negara barat dan menjadi anggota PBB, IMF, dan Bank
Dunia.
#Pemerintahan Transisi (Habibie)
Bulan Juli 1997, krisis melanda Indonesia
(kurs dari Rp 2.500 menjadi Rp 2.650.) BI mengintervensi, namun tidak mampu
sampai bulan maret 1998 kurs melemah sampai Rp 10.550 dan bahkan menembus angka
Rp 11.000/US$
#Langkah konkrit untuk mengatasi krisis:
l Penundaan proyek Rp 39 trilyun untuk
mengimbangi keterbatasan anggaran Negara
l BI melakukan intervensi ke bursa valas
l Meminta bantuan IMF dengan memperoleh
paket bantuan keuangan US$ 23 Milyar pada bulan Nopember 1997.
l Mencabut ijin usaha 16 bank swasta yang
tidak sehat
l
# Januari 1998 pemerintah Indonesia
menandatangani nota kesepakatan (LOI) dengan IMF yang mencakup 50 butir
kebijakan yang mencakup:
1. Kebijakan ekonomi makro (fiscal dan
moneter) mencakup:
–
penggunaan
prinsip anggaran berimbang;
–
pengurangan
pengeluaran pemerintah seperti pengurangan subsidi BBM dan listrik;
–
pembatalan
proyek besar;
–
dan
peningkatan pendapatan pemerintah dengan mencabut semua fasilitas perpajakan, penangguhan
PPN, pengenaan pajak tambahan terhadap bensin, memperbaiki audit PPN, dan
memperbanyak obyek pajak
–
2.
Restrukturisasi sektor keuangan
–
3.
Reformasi struktural
–
Namun Bantuan GAGAL diberikan, karena pemerintah Indonesia tidak melaksanakan kesepakatan dengan IMF yang telah ditandatangani.
Namun Bantuan GAGAL diberikan, karena pemerintah Indonesia tidak melaksanakan kesepakatan dengan IMF yang telah ditandatangani.
# Tambahan dalam kesepakatan baru dengan IMF:
- Program
stabilisasi perbankan untuk stabilisasi pasar uang dan mencegah
hiperinflasi
- Restrukturisasi
perbankan untuk penyehatan system perbankan nasional
- Reformasi
structural
- Penyelesaian
utang luar negeri dari pihak swasta
- Bantuan
untuk masyarakat ekonomi lemah
#Pemerintahan Reformasi
(K.H. Abdurrahman Wahid)
(K.H. Abdurrahman Wahid)
Target utama pemerintah
- Memulihkan
perekonomian nasional sesuai dengan harapan masyarakat dan investor
- Menuntaskan
masalah KKN
- Menegakkan
supremasi hukum
- Penegakkan
hak asasi manusia
- Pengurangan
peranan ABRI dalam politik
- Memperkuat
NKRI (Penyelesaian disintegrasi bangsa)
#Pemerintahan Gotong Royong
(Megawati Sukarno Putri)
(Megawati Sukarno Putri)
l Presiden Abdurrahman Wahid digantikan
posisinya oleh Megawati Soekarnoputri, pemulihan ekonomi dan penegakan hukum
adalah prioritas yang utama. Mulai pertangahan 2001 SBI mencapai 17% dan bunga
deposito mencapai 18%. Inflasi periode Juli – Juli 2001 13,5% dengan asumsi
inflasi 9,4% setelah dilakukan revisi APBN. Pemerintah meminta penundaan
pembayaran utang sebesar US$ 5,8 milyar pada pertemuan Paris Club ke-3 dan
mengalokasikan pembayaran utang luar negeri sebesar Rp 116.3 triliun
# Pemerintahan Indonesia Bersatu
( Susilo Bambang Yudhoyono)
( Susilo Bambang Yudhoyono)
l Anggaran APBN untuk subsidi BBM dikurangi,
hal ini menyebabkan harga BBM menjadi naik.
Kebijakan ini dilatar belakangi oleh naiknya harga minyak dunia. Anggaran subsidi BBM dialihkan ke subsidi sektor pendidikan dan kesehatan, serta bidang-bidang yang mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Kebijakan ini dilatar belakangi oleh naiknya harga minyak dunia. Anggaran subsidi BBM dialihkan ke subsidi sektor pendidikan dan kesehatan, serta bidang-bidang yang mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat.
l Sebagai bentuk bantuan pemerintah akibat
harga BBM dinaikan yaitu dengan diadakannya Bantuan Langsung Tunai (BLT) bagi
masyarakat miskin.