SEJARAH PEREKONOMIAN INDONESIA

SEJARAH PEREKONOMIAN INDONESIA

#Pemerintahan Orde Lama

l  Perekonomian tidak langsung berjalan dengan baik

l  Inflasi yang sangat tinggi melanda Indonesia.

l  Ada tiga mata uang yang berlaku saat itu, yaitu mata uang De Javasche Bank, mata uang pemerintah Hindia Belanda, dan mata uang pendudukan Jepang.

l   Pada bulan Oktober 1946, pemerintah RI juga mengeluarkan uang kertas baru, yaitu ORI (Oeang Republik Indonesia) sebagai pengganti uang Jepang. Selain itu kas negara kosong sebagai akibat dari eksploitasi para penjajah.

#Periode demokrasSelama dekade 1950an, pertumbuhan ekonomi rata-rata 7%.

l  Banyak partai politik yang bermunculan.

l  Perekonomian sebagian besar bergerak di bidang pertambangan, pertanian, distribusi, bank, dan transportasi yang padat modal dan dikuasai oleh asing.

l  Perekonomian lebih berorientasi pada ekspor karena akan memberikan kontribusi yang lebih besar terhadap PDB (Produk Domestik Bruto). i parlementer/liberal (1950 – 1959)

#Periode demokrasi terpimpin (1959 – 1965)

l  Sistem demokrasi terpimpin bisa diartikan bahwa Indonesia berkiblat ke Timur (sosialis) baik dalam politik, eonomi, maupun bidang-bidang lain. Hal ini sesuai dengan adanya dekrit presiden 5 Juli 1959

l  Tetapi keadaan ekonomi Indonesia masih mengalami keterpurukan hal ini dapat dilihat dari :

l  Devaluasi yang diumumkan pada 25 Agustus 1959 menurunkan nilai uang sebagai berikut :Uang kertas pecahan Rp 500 menjadi Rp 50, uang kertas pecahan Rp 1000 menjadi Rp 100, dan semua simpanan di bank yang melebihi 25.000 dibekukan.

# Perekonomian Indonesia pun membaik, Indonesia berhasil menjadi negara swasembada beras, angka kemiskinan menurun, adanya peningkatan pendidikan, penurunan angka kematian bayi, menekan jumlah pertumbuhan penduduk, dan industrialisasi yang meningkat pesat. Pemerintah juga menjalin hubungan dengan Negara barat dan menjadi anggota PBB, IMF, dan Bank Dunia.

#Pemerintahan Transisi (Habibie)

Bulan Juli 1997, krisis melanda Indonesia (kurs dari Rp 2.500 menjadi Rp 2.650.) BI mengintervensi, namun tidak mampu sampai bulan maret 1998 kurs melemah sampai Rp 10.550 dan bahkan menembus angka Rp 11.000/US$

#Langkah konkrit untuk mengatasi krisis:

l  Penundaan proyek Rp 39 trilyun untuk mengimbangi keterbatasan anggaran Negara

l  BI melakukan intervensi ke bursa valas

l  Meminta bantuan IMF dengan memperoleh paket bantuan keuangan US$ 23 Milyar pada bulan Nopember 1997.

l  Mencabut ijin usaha 16 bank swasta yang tidak sehat

l   

# Januari 1998 pemerintah Indonesia menandatangani nota kesepakatan (LOI) dengan IMF yang mencakup 50 butir kebijakan yang mencakup:

1. Kebijakan ekonomi makro (fiscal dan moneter) mencakup:

–        penggunaan prinsip anggaran berimbang;

–        pengurangan pengeluaran pemerintah seperti pengurangan subsidi BBM dan listrik;

–        pembatalan proyek besar;

–        dan peningkatan pendapatan pemerintah dengan mencabut semua fasilitas perpajakan, penangguhan PPN, pengenaan pajak tambahan terhadap bensin, memperbaiki audit PPN, dan memperbanyak obyek pajak

–        2. Restrukturisasi sektor keuangan

–        3. Reformasi struktural

–       
Namun Bantuan GAGAL diberikan, karena pemerintah Indonesia tidak melaksanakan kesepakatan dengan IMF yang telah ditandatangani.

# Tambahan dalam kesepakatan baru  dengan IMF:

1. Program stabilisasi perbankan untuk stabilisasi pasar uang dan mencegah hiperinflasi
2. Restrukturisasi perbankan untuk penyehatan system perbankan nasional
3. Reformasi structural
4. Penyelesaian utang luar negeri dari pihak swasta
5. Bantuan untuk masyarakat ekonomi lemah

#Pemerintahan Reformasi
(K.H. Abdurrahman Wahid)

Target utama pemerintah

1. Memulihkan perekonomian nasional sesuai dengan harapan masyarakat dan investor
2. Menuntaskan masalah KKN
3. Menegakkan supremasi hukum
4. Penegakkan hak asasi manusia
5. Pengurangan peranan ABRI dalam politik
6. Memperkuat NKRI (Penyelesaian disintegrasi bangsa)

#Pemerintahan Gotong Royong
(Megawati Sukarno Putri)

l  Presiden Abdurrahman Wahid digantikan posisinya oleh Megawati Soekarnoputri, pemulihan ekonomi dan penegakan hukum adalah prioritas yang utama. Mulai pertangahan 2001 SBI mencapai 17% dan bunga deposito mencapai 18%. Inflasi periode Juli – Juli 2001 13,5% dengan asumsi inflasi 9,4% setelah dilakukan revisi APBN. Pemerintah meminta penundaan pembayaran utang sebesar US$ 5,8 milyar pada pertemuan Paris Club ke-3 dan mengalokasikan pembayaran utang luar negeri sebesar Rp 116.3 triliun

# Pemerintahan Indonesia Bersatu
( Susilo Bambang Yudhoyono)

l  Anggaran APBN untuk subsidi BBM dikurangi, hal ini menyebabkan harga BBM menjadi naik.
Kebijakan ini dilatar belakangi oleh naiknya harga minyak dunia. Anggaran subsidi BBM dialihkan ke subsidi sektor pendidikan dan kesehatan, serta bidang-bidang yang mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat.

l  Sebagai bentuk bantuan pemerintah akibat harga BBM dinaikan yaitu dengan diadakannya Bantuan Langsung Tunai (BLT) bagi masyarakat miskin.